Sudah wajar bila isi media massa selalu didominasi berbagai isu korupsi pejabat publik danbirokrasi pusat maupun daerah. Telinga pun sudah bosan mendengar sikap dan perilaku eliteyang tidak serius untuk berbenah dan bekerja. Meskipun hal ini tidak dapat digeneralisasi,fakta banyak birokrasi pemerintah yang masih buruk, tidak dapat dikesampingkan.
Miskin Transparansi
Adanya mafia hukumdan pajak yang bermain dalam kasus Gayus, si terdakwa bisa dengan santainya meleggangkeluar dari rutan dan menonton pertandingan tenis di Bali. Apalagi pengakuan yangdisampaikan pihak Polri dan Rutan sempat berbeda dengan keterangan yang bersangkutan.Contoh tersebut hanya merupakan salah satu praktek birokrasi yang ada di negeri ini. Kondisiini secara empiris menunjukkan kepada masyarakat bahwa birokrasi Indonesia memangsangat miskin transparansi, tidak akuntabel, dan tidak kredibel.Wajar saja jika masyarakat menilai sangat rendah institusi penegak hukum dan elemenpemerintah baik di pusat maupun daerah. Sebab, birokrasi lembaga-lembaga ini dirasakansangat minim perbaikan akan transparansi. Bagaimana dapat diubah dan diawasi jikabirokrasinya tidak pernah sungguh-sungguh membuka diri terhadap kritik dan masukan darimasyarakat. Agaknya sangat sulit memercayai janji-janji perbaikan yang disampaikan. Selaintidak konsisten, hal tersebut hanya lip service.
Lamban dan Kaku
Penyakit lain yang masih menjangkiti birokrasi Indonesia adalah lamban dan kaku. Birokrasisulit untuk bergerak cepat dan tangkas jika masalah sudah muncul di depan mata.Kelambanan dan kekakuan ini mungkin disebabkan oleh internal birokrasi sendiri yang tidak memiliki semangat (passion) untuk mewujudkan visi mencerdaskan dan menyejahterakankehidupan masyarakat. Birokrasi lebih berkutat pada perhitungan ost dan benefit yang seringpenuh dengan kepentingan. Praktek selama ini yang terjadi, masyarakat lebih seringmenanggung cost yang lebih besar daripada benefit yang diperoleh.Jika birokrasi sendiri tidak serius untuk melakukan peranannya, sudah pasti tidak ada yangdapat diharapkan dari birokrasi itu. Masyarakat memerlukan birokrasi yang responsif, cepat,dan bijak dalam mengambil setiap keputusan. Birokrasi yang sangat menyadari kekurangandan kelemahannya, tapi cepat untuk memperbaikinya dan membangun apa yang menjadikekuatannya. Kultur seperti itulah yang harusnya ada dalam jati diri birokrasi yang hendak menyongsong era perkembangan dan pembangunan ekonomi yang potensial.
Masih µKampungan¶
Birokrasi yang miskin transparansi dan akuntabilitas serta lamban dan kaku adalah birokrasiyang sudah pasti tidak sehat dan ketinggalan zaman. Tidak salah jika menyebutnya sebagaibirokrasi yang ³kampungan´ atau kuno. Coba saja lihat, birokasi bisnis atau dunia usaha,indikator untuk dapat dikatakan berkualitas dan bersih adalah transparan, akuntabel, inan cepat mengambil keputusan. Masyarakat tidak akan menaruh kepercayaannya kepadaperusahaan atau entitas bisnis yang tertutup dan kaku. Itu sebabnya, dalam BUMN mutlak diterapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.Hasilnya adalah SDM, manajemen, dan kultur organisasi yang berkualitas dan dapatdiandalkan. Secara individual dan kelembagaan dapat bersaing dengan entitas bisnis yanglain baik secara nasional maupun internasional. Bukankah reputasi birokrasi semacam iniyang diharapkan semua pihak. Jika hal tersebut yang ingin diwujudkan, sudah waktunya, semua unsur kelembagaanpemerintah memberikan peran dan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk terlibatlangsung. Birokrasi jangan pelit dan takut akan kehilangan kekuasan, karena toh, kedaulatanadalah di tangan rakyat. Berikan ruang yang lebih luas untuk demokrasi partisipatif agar masyarakat dapat menjadi pengontrol yang efektif. Sudah banyak regulasi yang mendukunghal tersebut dan birokrasi seharusnya menaatinya.Sangat tepat apa yang ditulis oleh Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt (2007), bahwagovernment should be run like a democracy. Tiga elemen utama dalam prinsip-prinsip newpublic service yang diperkenalkan keduanya adalaserving (melayani),love(cinta),dancitizenship(kewarganegaraan). Bahwa negeri ini milik publik dan hanya untuk publik, bukanuntuk kepentingan segelintir elite atau golongan tertentu
0 komentar:
Posting Komentar